Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut Indonesia untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap bersaing dengan tenaga kerja asing. Untuk melahirkan SDM yang unggul dan kompeten, pemerintah telah berupaya dengan melaksanakan sejumlah program vokasi pemerintah yang dianggap dapat menjadi solusi dalam menghadapi perkembangan industri saat ini.

Pendidikan vokasi umumnya bisa didapatkan melalui perguruan tinggi setingkat diploma, seperti politeknik ataupun akademi. Kedua perguruan tinggi itu lah yang kini tengah menjadi fokus pemerintah dalam peningkatan kualitas, baik dari segi kurikulum maupun pemerataan institusi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kerja keras pemerintah dalam pelaksanaan program vokasi pemerintah didasari dari hasil riset yang menyebutkan peringkat SDM Indonesia di posisi 65 dari 130 negara, tertinggal oleh negara tetangga Malaysia yang berada di peringkat 33 ataupun Thailand yang berada di peringkat 40. Rendahnya peringkat SDM Indonesia menjadi tolok ukur akan kebutuhan SDM yang belum memenuhi pasar kerja.

Terdapat berbagai program vokasi pemerintah yang telah ditempuh untuk menciptakan SDM berkualitas, di antaranya adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang adanya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Vokasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Keberadaan Ditjen Pendidikan Vokasi merupakan bentuk nyata dari perhatian pemerintah terhadap pendidikan vokasi di tanah air. Selain untuk menghasilkan pendidikan vokasi yang berkualitas, namun sekaligus juga untuk mengangkat minat masyarakat terhadap pendidikan vokasi yang kini kerap dianggap tidak lebih baik dari perguruan tinggi pada umumnya.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan minat masyarakat dan mengubah stigma negatif terhadap pendidikan vokasi dilakukan dengan berbagai cara, salah satu program vokasi pemerintah lainnya adalah penerimaan calon mahasiswa/i perguruan tinggi politeknik dan akademi komunitas melalui Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) yang dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

JARVIS hadir sebagai platform pendaftaran untuk siswa/i tingkat menengah yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan vokasi. Jalur pendaftaran yang sudah berbasis online ini memungkinkan masyarakat untuk mendaftar ke politeknik atau akademi komunitas tanpa harus datang langsung, hal ini semakin memperbesar kesempatan bagi calon mahasiswa/i di seluruh pelosok Indonesia. 

Selain itu, JARVIS yang menerapkan one-integrated-service ini memudahkan calon mahasiswa/i untuk mendaftar di rumah saja tanpa khawatir dengan proses pendaftaran tatap muka lantaran adanya pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada pembatasan mobilitas masyarakat.

Tidak hanya menghadirkan Ditjen Pendidikan Vokasi dan menghadirkan JARVIS sebagai jalur pendaftaran pendidikan vokasi, program vokasi pemerintah juga memperhatikan program mendasar dengan pendekatan strategis untuk meningkatkan kualitas vokasi di Indonesia. Cari tahu apa saja programnya, yuk!

Sistem Ganda (Dual System) Pendidikan Vokasi Berbasis Kompetensi

Pendidikan vokasi berbasis kompetensi yang diterapkan pada perguruan tinggi seperti politeknik maupun akademi komunitas menggunakan sistem ganda (dual system). Dengan adanya sistem ganda, maka para peserta didik akan mendapatkan bekal penguasaan kerja sejalan dengan kompetensi pelatihan selama menjalani masa pendidikan.

Pembangunan Institusi Pendidikan Vokasi 

Pembangunan sarana dan prasarana perguruan tinggi politeknik dan akademi komunitas menjadi program vokasi pemerintah untuk meningkatkan minat masyarakat di seluruh Indonesia dalam mendapatkan akses pendidikan, khusus di kawasan industri atau pusat pertumbuhan industri.

Beragamnya jurusan politeknik maupun akademi komunitas membuka kesempatan bagi calon mahasiswa/i dalam memilih minat dan bakatnya, sekaligus membantu masyarakat lokal dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.

Link and Match dengan Industri

Pemerintah menekankan program link and match yang diterapkan pada jenjang pendidikan vokasi sebagai strategi dalam melibatkan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI). Melalui program link and match, pihak swasta juga dapat terlibat langsung dalam pembentukan kualitas SDM yang dapat segera terjun ke dunia industri setelah selesai menjalani pendidikan.

Program yang terus digencarkan oleh pemerintah tentunya harus diimbangi dengan minat dan kesadaran masyarakat akan keunggulan dari pendidikan vokasi. Pandangan akan alumni vokasi yang dianggap sulit mendapatkan pekerjaan harus diubah, sebab peserta didik vokasi dinilai lebih siap bekerja lantaran pada masa pendidikannya, peserta didik lebih banyak memiliki pengalaman pada keahlian terapan sesuai dengan kurikulum berbasis kompetensi.

Untuk mengukuhkan kurikulum berbasis kompetensi dalam pendidikan vokasi, pemerintah juga mengeluarkan peraturan melalui SK Mendiknas No. 232/U/2000 yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum berbasis kompetensi.

Biaya pendidikan vokasi yang lebih terjangkau dibandingkan perguruan tinggi lainnya juga menjadi salah satu upaya untuk menjaring mahasiswa/i yang berkualitas serta mendorong semangat pemerintah dalam pemerataan pendidikan untuk semua kalangan.

Kendati demikian, program vokasi pemerintah tidak hanya untuk menciptakan masyarakat yang hanya dapat memenuhi kebutuhan industri semata. Kreativitas dan daya berpikir mahasiswa/i pendidikan vokasi juga akan diasah selama masa pendidikan yang bertujuan sebagai peningkatan kualitas diri seseorang (self-improvement), sehingga tercipta SDM berkualitas.